Terkait Isu Bisnis Tes PCR, Kadin Ajak Semua Pihak Untuk Lakukan Konstruktif Polemik Tes PCR
Jakarta - Isu mengenai bisnis tes PCR terus bergulir. Bahkan, disebutkan Menteri
BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terlibat di
dalamnya.
Merespon hal itu, pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia mengajak semua pihak melakukan langkah-langkah
konstruktif untuk menghentikan berbagai polemik terkait bisnis tes
Polymerase Chain Reaction (PCR).
Polemik berkepanjangan yang dipicu mahalnya harga tes PCR sangat
meresahkan pengusaha dan masyarakat, karena diduga ada pihak tidak
bertanggung jawab, yang sengaja bermain di tengah pusaran bisnis tes
PCR.
Demikian diungkapkan Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek,
dan Inovasi, Carmelita Hartoto.
Carmelita secara khusus mengajak semua pihak bersikap terbuka dan
menggunakan data konkret untuk mengkaji keberlangsungan bisnis tes PCR
sehingga masyarakat tidak terjebak dalam polemik PCR. Saat ini, banyak
beredar informasi yang prejudice dan distorsi komunikasi yang
mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran pemberitaan di media.
"Mari kita telaah bersama. Yuk, kita taruh semua fakta di meja dan kita
amati bersama. Sehingga kita bisa melihat topik ini dengan lebih
komprehensif, lebih jernih sehingga mengurangi predisposition informasi
dan distorsi di tengah publik,"kata Carmelita, seperti ditulis, Sabtu
(13/11/2021).
Ia mengatakan, disaat pengusaha secara bahu-membahu bersama pemerintah
mengatasi pandemi, ada pihak yang secara sengaja memanfaatkan situasi.
"Kita masih di tengah pandemi. Peperangan ini belum usai. Yes we won
the last fight, yet we still in the war. Jangan sampai polemik ini
mengendurkan kewaspadaan kita, sehingga jika ada battle baru kita
menjadi lengah dan kalah. Jangan. Kita harus terus waspada,"tegas dia.
Menurut Carmelita, saat ini pengusaha sangat serius berusaha memulihkan
sektor kesehatan agar dapat membangkitkan kembali ekonomi nasional, yang
terpuruk akibat terjangan gelombang pandemi Covid-19.
"Selama kesehatannya tidak berkembang, maka ekonominya juga melempem.
Nah, dalam lintasan waktu inilah, kita sampai dalam momen polemik bisnis
PCR, setelah gelombang Covid-19 beberapa bulan lalu yang sangat
mengerikan itu mereda. Publik sekarang juga dibawa masuk ke polemik
ini,"jelas dia.
Selanjutnya
Diakui Carmelita, pemeriksaan PCR adalah salah satu instrumen dalam
penanganan pandemi Covid-19, meskipun harganya mahal dan sebagian besar
peralatan yang digunakan diimpor.
Pada sekitar April 2020, lanjutnya, uji specimen di Indonesia hanya
sekitar 7.000-an per hari, dibandingkan Malaysia yang mencapai puluhan
ribu per hari dan Korea Selatan berkisar ratusan ribu sampling per hari.
"Kita kedodoran waktu itu. Tentu, kondisi ini membutuhkan kerja bersama,
dan pemerintah mulai mendorong tes di laboratorium swasta. Pada bulan
Juni 2020, akhirnya 147 rujukan seluruh Indonesia sudah bisa melakukan
uji specimen dan kita bisa melakukan hingga 15.000 test per hari,"jelas
Carmelita.
Carmelita mengatakan, kerja sama pemerintah dan industri kesehatan
akhirnya membuahkan hasil, dimana pada pertengahan tahun 2020, PT Bio
Farma (Persero) berhasil memproduksi alat tes PCR. Bahkan, secara
bersamaan banyak lokasi tes PCR dan antigen juga dibuka di berbagai
daerah.
"Terus terang, tak semua laboratorium bisa melakukan pengujian. Tes
harus dilakukan di laboratorium dengan standar Biosafety Level 2. Ini
saya lho, yang bukan pengusaha di sektor kesehatan, jadi cukup
objektiflah melihat. Saya melihat pemerintah, pelaku usaha baik swasta
maupun BUMN bergerak cepat dan bersama-sama mengatasi pandemi dan
meningkatkan kapasitas pengetesan tanpa menurunkan kualitasnya,"ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap semua
pihak untuk bersikap dewasa dengan membuka informasi secara apa adanya
sehingga penurunan harga tes PCR tidak menyulitkan pelaku usaha.
Dikatakan, penurunan harga tes PCR sama seperti kebijakan Presiden Joko
Widodo saat menerapkan BBM satu harga di Papua sehingga harganya sama
dengan daerah lainnya di Indonesia.
"Nah, karena tes PCR adalah golden standard dalam penanganan Covid-19,
pemerintah juga mulai memikirkan untuk mendistribusikan dengan adil tes
PCR ke seluruh Tanah Air dan memberikan subsidi untuk daerah-daerah yang
berpotensi kenaikan kasus positif cukup tinggi,"Emanuel.
Komentar
Posting Komentar